![]() |
Para menteri baru hasil reshuffle kabinet jilid dua pada 2016 lalu. |
Wacana perombakan Kabinet Kerja kembali
muncul. Di awal tahun ini, Presiden Joko Widodo disebut bakal mengarau
ulang kabinetnya. Belakangan, Partai Gerindra mengaku ditawarkan empat
posisi pembantu presiden.
Jokowi pun membantah, namun isu ini terus bergulir. Kali ini,
disebutkan bahwa Presiden ingin merangkul lebih banyak lagi “utusan”
partai politik di kabinetnya, termasuk dari Partai Gerindra pada awal
tahun 2017.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan bahwa ada empat posisi di Kabinet Kerja yang disodorkan ke partai pimpinan Prabowo Subianto
tersebut yakni posisi menteri koordinator politik, hukum dan keamanan,
menteri pertanian, menteri tenaga kerja dan kepala staf presiden.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan dan Anggota Komisi
III, Masinton Pasaribu menilai, sah saja jika Presiden mengocok ulang
kabinetnya. Hal itu adalah hak prerogatif kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
“Terserah Presiden (reshuffle), tergantung kebutuhan Presiden,” kata Masinton saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 4 Januari 2017.
Masinton tak menampik bahwa belakangan, komunikasi Jokowi dan Ketua
Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto semakin “mesra”. Relasi keduanya
yang merupakan rival di Pemilu 2014 itu tak dipungkiri bisa
berkonsekuensi kompromi politik. Namun dia mengatakan, relasi yang baik
juga bisa semata sebagai gambaran sifat negarawan kedua tokoh.
"Dalam aspek-aspek politik kenegaraan dan kebangsaan ya, Beliau
berdua itu sangat dekat meskipun Beliau berdua pernah saling
berkompetisi dalam pemilihan presiden," ujarnya.
Dia menilai, di Partai Gerindra memang ada kader-kader yang punya
kapasitas dan layak dipilih menjadi menteri. Hanya, hal tersebut
akhirnya kembali pada Presiden maupun Prabowo Subianto.
Dua Tahun Dua Kali
Lebih dua tahun memerintah, Presiden Jokowi sudah untuk kedua kalinya melakukan pembaruan kabinet. Perdana, reshuffle
oleh Jokowi dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015. Pada saat itu
Presiden mencopot maupun menggeser beberapa posisi menterinya. Dua di
antaranya adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo
Edhi Purdijatno yang digantikan Luhut Pandjaiatan dan Sekretaris Kabinet
Andi Widjajanto digantikan Politikus teras PDIP Pramono Anung.
Sementara reshuffle kabinet jilid II terjadi pada tanggal 27
Juli 2016. Pada tahun lalu tersebut, Jokowi menggeser empat posisi
yaitu, Luhut Pandjaitan yang awalnya Menko Polhukam menjadi Menko
Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro dari Menteri Keuangan menjadi Menteri
PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil yang awalnya Menteri PPN/Kepala
Bappenas menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Thomas Lembong yang
menjabat posisi Menteri Perdagangan digeser menjadi Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pada reshuffle jilid II tersebut ada tujuh menteri baru yang
masuk ke kabinet yaitu Wiranto menjadi Menko Polhukam, Sri Mulyani
menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto menjadi Menteri
Perindustrian, Eko Putro menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Enggartiasto Lukito menjadi Menteri
Perdagangan serta Asman Abnur menjadi Menpan RB,
Archandra Tahar menjadi Menteri ESDM, Budi Karya Sumadi menjabat
Menteri Perhubungan. Belakangan, Archandra Tahar diberhentikan akibat
kepemilikan paspor Amerika dan diangkat kembali menjadi Wakil Menteri
ESDM mendamping Ignasius Jonan.
Menyoal wacana reshuffle jilid III, Presiden Jokowi hanya
menanggapi singkat. Dua hari sebelum akhir tahun 2016, Presiden
berespons negatif atas kabar tersebut.
“Enggak ada, enggak ada,” kata Presiden soal perombakan kabinet.
Hal senada diungkapkan Wakil Presiden JK. Dia berujar bahwal hal tersebut belum pernah dibahas.
Namun Politikus senior Golkar Priyo Budi Santoso yang merupakan mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 menilai bahwa reshuffle
jilid III sangat mungkin dilakukan. Dia mengatakan, pada perombakan
kabinet yang lalu, Presiden juga awalnya kerap tak mengangguk apabila
ditanyakan hal tersebut. Pada akhirnya, Jokowi melakukan perombakan
kabinet sebanyak dua kali. Bahkan perombakan kabinet pada era Soeharto
kata dia, tak jarang dibantah. Walaupun pada akhirnya, hal tersebut,
benar terjadi.
“Ini berdasarkan pengalaman 17 tahun. Enggak ada reshuffle yang tidak dimulai dari pemberitaan yang luas meskipun Istana seringnya membantah,” kata Piyo di Jakarta.
Wacana reshuffle jilid III direspons beragam oleh para
politikus partai. Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno yakin
bahwa partai-partai politik yang punya fraksi di DPR siap menyodorkan
kadernya kepada Presiden. Termasuk kata dia, PDIP. Partai pengusung
Jokowi tersebut tak menilai adanya isu reshuffle ketiga akan merugikan Partai Moncong Putih.
“Semua partai menyiapkan nama dong tetapi tidak dikhususkan untuk reshuffle,” kata Hendrawan Supratikno.
Dia melanjutkan, PDIP juga punya daftar panjang kader berkualitas
yang layak membantu pemerintahan. Namun Hendrawan merasa tak perlu
merinci nama-nama kader mumpuni yang menurutnya layak jadi menteri
tersebut.
“Banyak ya, anggota DPR saja berapa, belum yang di DPP,” kata dia lagi.
Belum Perlu
Berbeda dengan PDIP, Wasekjen PKB, Daniel Johan justru menilai bahwa
kocok ulang komposisi pembantu presiden belum diperlukan. Dia juga
mengaku bahwa belum ada komunikasi antara Presiden Jokowi dan partainya.
“Memang reshuffle itu hak prerogatif Presiden dan Presiden
paham waktu yang tepat. Saya pikir kabinet sekarang diberi waktulah
membuktikan kinerjanya misal dalam enam bulan atau setahun,” kata Daniel
pada Selasa, 3 Januari 2017 sebagaimana dikutip dari VIVA.co.id.
Daniel Johan berharap jikalau memang harus ada reshuffle
maka harus benar-benar atas alasan prestasi kerja bukan karena
memperhatikan citra di publik dan penilaian publik melalui media sosial.
“Saya rasa ini kan belum terlalu lama reshuffle,” kata dia merujuk pada reshuffle jilid 2 Juli tahun lalu.
Diketahui pasca kader PKB Marwan Jafar dicopot dari jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat reshuffle jilid II, setidaknya masih ada empat kader PKB di Kabinet Kerja. Pengganti Marwan adalah Eko Putro Sandjojo yang tak lain merupakan kader PKB.
Diketahui pasca kader PKB Marwan Jafar dicopot dari jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat reshuffle jilid II, setidaknya masih ada empat kader PKB di Kabinet Kerja. Pengganti Marwan adalah Eko Putro Sandjojo yang tak lain merupakan kader PKB.
Sementara lainnya adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan
Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, serta Menteri Riset dan
Pendidikan Tinggi, M. Nasir, yang juga masuk ke kabinet atas rekomendasi
PKB.
Sumber Berita : http://fokus.news.viva.co.id
0 Comments