![]() |
Diskusi Dialektika Demokrasi : Benny K Harman |
Yagobing - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian
harus dievaluasi. Alasannya, Tito melontarkan tuduhan adanya aksi makar
pada demonstrasi lanjutan menuntut penegakan hukum terhadap Basuki
Tjahaja Purnama.
"Sebaiknya Presiden Jokowi mengevaluasi Kapolri, Jenderal Pol Tito
Karnavian. Sebab membuat masyarakat saling curiga, saling tuduh.
Termasuk berdampak pada politik dan ekonomi," kata Benny di Gedung DPR,
Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Ia menjelaskan, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden melalui
persetujuan DPR. Sehingga keberadaan Kapolri ini bisa ditinjau kembali.
Sebab, dugaan akan adanya makar seharusnya disampaikan setelah dilakukan
koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Jangan sampai pernyataan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini
jadi pertanyaan publik, jangan-jangan Kapolri jadi alat atau pesan
sponsor. Masak pernyataan di medsos dianggap makar. Aksi demo berapapun
jumlahnya tidak bida dikatakan makar," kata Benny.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam keterangan pers,
Senin, 21 November 2016, menegaskan, jika aksi demo nanti untuk
menggulingkan pemerintah, maka itu sudah membuat negara dalam negara
atau makar.
Tito mengaku mendapat informasi bahwa agenda unjuk rasa nanti bukan
hanya terkait proses hukum terhadap kasus penistaan agama. Tapi ada
agenda lain.
"Agenda politik lain, di antaranya adalah upaya melakukan makar. Bila
itu terjadi, kami lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang
berlaku," tuturnya.
Dikutip dari : viva.co.id
0 Comments