Membahas keberadaan ormas yang jumlahnya mencapai 250 ribu lebih.
 |
| Demonstrasi penolakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh ormas Islam. |
Yagobing - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, membantah bila rapat koordinasi yang
secara khusus membahas organisasi kemasyarakatan anti-Pancasila di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) berkaitan dengan aksi demonstrasi 2 Desember 2016.
"Nggak ada kaitannya dengan demo ini. Nggak ada
kaitannya sama sekali dengan tanggal 2, ingat ya bahwa ini tidak ada
kaitannya dengan kegiatan tanggal 2 Desember," kata Soedarmo di kantor
Menkopolhukam, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.
Soedarmo menjelaskan, pertemuan kali ini membahas pendataan dan
keberadaan ormas yang jumlahnya mencapai 250 ribu lebih. Apakah
keberadaan ormas tersebut sudah sesuai perundang-undangan yang ada,
karena ormas sendiri merupakan mitra dari pemerintah pusat hingga
daerah.
"Terkait masalah ormas yang melaksanakan kegiatan atau selalu
membuat situasi onar misalnya. Anarkis. Ormas yang bertentangan dengan
Pancasila," ujarnya.
Mengenai apakah pemerintah sudah mengindikasikan adanya ormas yang
yang melanggar undang-undang dan menolak asas Pancasila, Soedarmo belum
bisa memastikan.
"Belom lah, kita kan masih menata dulu. Artinya kita mengantisipasi
apabila mungkin nanti ada ormas-ormas semacam itu, nanti udah ada
regulasinya untuk mengatasi ormas-ormas yang bersangkutan. Kan kita
harus mengantisipasi dulu," katanya.
Ia menambahkan, saat ini undang-undang ormas belum mengatur terlalu
detail mengenai sanksi bagi ormas yang melanggar undang-undang. Atas
dasar pemerintah berencana mengajukan revisi undang-undang ormas.
"Namanya antisipasi kan boleh. Kita antisipasi dulu. Kan lebih
bagus kita sedia payung sebelum hujan daripada kita kehujanan.
Istilahnya begitu kan, Itu yang kita buat.”
Dikutip dari : viva.co.id
0 Comments