Kapolri Mengatakan Tidak Ada Legitimasi Hukum dan Publik Untuk Bubarkan FPI

Untuk membubarkan Organisasi Massa Front Pembela Islam yang dituduh sering melakukan anarkis, Kapolri Tito Karnavian mengakui tak bisa melakukannya. karena tidak ada dukungan atau legitimasi hukum dan legitimasi publi masyarakat.

Hal itu ditegaskan, Kapolri Jendral Tito Karnavian disela-sela Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

“ kita kan mencari fakta-fakta apakah ini ormas telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak” kata Kapolri Tito Karnavian.

Seperti diketahui, banyak masyarakat yang kini kian resah akibat apa  yang dilakukan FPI. Khususnya mereka yang cinta pada kemaksiatan dan pendukung pemikiran pemikiran Komunis.

Seperti diketahui, FPI keram melakukan amal makruf nahi mungkar di setiap aktivitasnya – disamping  itu FPI juga melakukan kegiatan sosial banyak membantu masyarakat.

Oleh sebab itu, kata dia, dengan kejadian ini Kapolri Jendral Tito Karnavian sekali lagi meminta kepada publik serta rakyat Indonesia agar bisa lebih memahami legitimasi hukum serta legitimasi publik.

“Jadi legitimasi untuk melakukan tindakan itu perlu dua langkah. Legitimasi hukum dan publik. Legitimasi Hukum ini artinya kita memperkuat fakta fakta, bukti bukti bahwa secara sistematis organisasi ini melakukan pelanggaran sehingga layak dibubarkan. Perlu adanya legitimasi publik, karena kadang sudah jelas ada pelanggaran hukum tapi publik tidak menghendaki,” ujar dia.

Sumber Berita : up-islam.com